Evaluasi Kabinet Prabowo-Gibran: Mentan Amran Raih Respons Positif Pakar
By Admin
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman
nusakini.com, Mendekati peringatan dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kinerja jajaran kabinet mulai mendapat sorotan dari berbagai pihak. Pada Rabu (14/10/2026), pakar komunikasi politik Emrus Sihombing memberikan evaluasi khusus terhadap efektivitas program kementerian yang ada.
Menurut pengamatannya, Kementerian Pertanian yang dipimpin oleh Andi Amran Sulaiman dianggap sebagai instansi dengan rekam jejak paling menonjol. Institusi ini dinilai mampu mengeksekusi program pemerintah menjadi sebuah capaian konkret yang langsung dirasakan oleh publik.
“Menteri yang bagus kinerjanya belum tampak, kecuali Kementerian Pertanian. Karena itu, satu-satunya kementerian yang bagus kinerjanya hanya Kementerian/Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman),” ujar Emrus dalam pernyataannya.
Pencapaian mentereng di sektor pangan ini juga sejalan dengan hasil riset yang diterbitkan oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Dalam laporan yang dirilis pada Senin (12/10/2026), Amran Sulaiman berhasil mencatatkan skor 140 dari total 994 responden survei.
Tingginya apresiasi publik tersebut tidak lepas dari keberhasilan pemerintah mempercepat target swasembada pangan nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan secara langsung mengakui bahwa target yang awalnya diproyeksikan butuh empat tahun, berhasil dituntaskan dalam waktu satu tahun saja.
Data operasional menunjukkan bahwa produksi beras dalam negeri menyentuh angka 34,69 juta ton pada tahun 2025. Pada periode yang sama, cadangan beras pemerintah (CBP) sukses menembus rekor tertinggi di level 5,3 juta ton.
Tingginya angka produksi tersebut membawa dampak signifikan terhadap kebijakan perdagangan internasional Indonesia. Pemerintah tercatat mampu menghentikan aktivitas impor beras sepanjang tahun 2025 dan justru berhasil mengekspor komoditas tersebut ke sejumlah negara mitra.
Di sisi lain, Emrus turut memberikan catatan kritis bagi pemerintahan saat ini di luar urusan pangan. Ia menyebutkan bahwa aspek penegakan hukum dan stabilitas ekonomi makro masih memerlukan perbaikan serius dari kementerian terkait.
Keseimbangan antara kemajuan sektor pertanian dan perbaikan di sektor lain dianggap esensial bagi keberhasilan kabinet secara keseluruhan. Penilaian berbasis kinerja nyata ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi kementerian lain untuk meningkatkan pelayanan publik. (*)